Senin, 03 Oktober 2011

Peningkatan Pengelolaan BUMN


Peningkatan Pengelolaan BUMN

Keberadaan BUMN yang merupakan salah satu wujud nyata pasal 33 UUD 1945 memiliki posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, dalam realitanya, seberapa jauh BUMN mampu menjadi alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa ini tergantung pada tingkat efisiensi dan kinerja dari BUMN itu sendiri. Apabila BUMN tidak mampu beroperasi dengan tingkat efisiensi yang baik, pada akhirnya akan menimbulkan beban bagi keuangan negara dan masyarakat akan menerima pelayanan yang tidak memadai dan harus menanggung biaya yang lebih tinggi.

A. Permasalahan

Kinerja BUMN masih belum optimal. Walaupun saat ini kinerja BUMN secara umum telah menunjukkan adanya peningkatan, namun pencapaian tersebut masih jauh dari hasil yang diharapkan. Dengan kinerja demikian, masih ada potensi BUMN untuk membebani fiskal yang dapat mempengaruhi upaya mempertahankan kesinambungan fiskal. Kinerja BUMN mempunyai pengaruh di sisi pendapatan dan di sisi pengeluaran negara. Disisi pendapatan, BUMN menyumbang pada penerimaan negara baik penerimaan pajak maupun bukan pajak. Sedangkan disisi pengeluaran, jika BUMN memiliki kinerja yang rendah, pada akhirnya mengakibatkan beban terhadap pengeluaran negara.

Pelaksanaan konsolidasi dan revitalisasi bisnis BUMN (2002-2004) memang telah mampu meningkatkan kinerja BUMN. Hal ini dapat dilihat pada realisasi penjualan tahun 2000-2003 yang meningkat rata-rata sebesar 17,8 persen per tahun. Sementara itu laba bersih BUMN antara tahun 2000-2003 juga mencapai peningkatan rata-rata yang cukup tinggi, yaitu 26,7 persen per tahun. Kalau pada tahun 2000 baru mencapai sebesar Rp14 triliun, tahun 2001 meningkat sebesar 35,7 persen, dan tahun 2002 meningkat lagi sebesar 36,8 persen. Tahun 2003 laba bersih BUMN tersebut telah mencapai sebesar Rp28 triliun atau meningkat dua kali lipat dibandingkan laba bersih tahun 2000. Di sisi lain, meskipun jumlah BUMN yang sehat pada tahun 2003 turun menjadi 97 perusahaan dibanding tahun sebelumnya 102 perusahaan, akan tetapi dari sisi jumlah pajak (PPh dan PPn) yang disetorkan kepada negara terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2001, jumlah pajak yang disetor sebesar Rp8,7 triliun, tahun 2002 sebesar Rp16,4 triliun atau naik 88,5 persen dan tahun 2003 meningkat lagi sebesar Rp22,1 triliun atau naik 34,8 persen dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2004 BUMN diharapkan akan mampu memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp27 triliun yang berasal dari dividen Rp6 triliun, pajak sebesar Rp16 triliun dan privatisasi sebesar Rp5 triliun.

Masih banyak kendala serta permasalahan yang terdapat dalam pengelolaan BUMN dan upaya peningkatan kinerjanya. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan masih lemahnya koordinasi kebijakan antara langkah perbaikan internal perusahaan dengan kebijakan industrial dan pasar tempat BUMN tersebut beroperasi, belum terpisahkannya fungsi komersial dan pelayanan masyarakat pada sebagian besar BUMN dan belum terimplementasikannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara utuh di seluruh BUMN. Di samping itu, belum optimalnya kesatuan pandangan dalam kebijakan privatisasi di antara stakeholder yang ada berpotensi memberikan dampak negatif dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan kebijakan ini.

Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah memberikan sumbangan yang makin besar pada keuangan negara. Di samping itu masyarakat yang semakin membutuhkan pelayanan yang baik serta iklim persaingan dunia usaha yang semakin ketat menuntut terciptanya BUMN yang sehat, efisien serta berdaya saing tinggi, baik dalam maupun luar negeri.

B. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan BUMN lima tahun mendatang adalah meningkatnya kinerja dan daya saing BUMN dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap keuangan negara

C. Arah Kebijakan

Kebijakan pengelolaan BUMN diarahkan pada:

1. Melakukan koordinasi dengan departemen/instansi terkait untuk penataan kebijakan industrial dan pasar BUMN terkait. Hal ini diperlukan dalam kerangka reformasi BUMN yang menyeluruh. Langkah-langkah perbaikan internal BUMN saja tidaklah cukup, keberhasilan pengelolaan BUMN harus disertai dengan kebijakan secara sektoral yang umumnya menyangkut masalah proteksi, monopoli atau struktur pasar, subsidi dan peran pemerintah,

2. Memetakan BUMN yang ada ke dalam kelompok BUMN public service obligation (PSO) dan kelompok BUMN komersial (business oriented), sehingga kinerja BUMN tersebut dapat meningkat dan pengalokasian anggaran pemerintah akan semakin efisien dan efektif, serta kontribusi BUMN dapat meningkat,

3. Melanjutkan langkah-langkah restrukturisasi yang semakin terarah dan efektif terhadap orientasi dan fungsi BUMN tersebut. Langkah restrukturisasi ini dapat meliputi restrukturisasi manajemen, organisasi, operasi dan sistem prosedur dan lain sebagainya,

4. Melanjutkan langkah privatisasi yang selektif dan sesuai arah pengembangan BUMN terkait agar daya saing, kualitas dan kuantitas pelayanan, serta kontribusi kepada keuangan negara dari BUMN tersebut dapat meningkat,

5. Memantapkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas pada pengelolaan BUMN PSO maupun BUMN komersial.


D. Program-program Pembangunan

Arah kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja BUMN.

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini adalah:

1. Penyelesaian upaya pemetaan fungsi masing-masing BUMN, sehingga fungsi BUMN terbagi secara jelas menjadi BUMN PSO dan BUMN komersial;

2. Pemantapan upaya revitalisasi BUMN, antara lain melalui penerapan GCG dan Statement of Corporate Intent (SCI); serta

3. Pemantapan pelaksanaan restrukturisasi BUMN, termasuk melanjutkan privatisasi dan divestasi.

0 komentar:

 
;